• ( 0511 ) 4782115
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Features
Hits: 0
Rating:
( 0 Rating )
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Banjarbaru, 2 September 2025

Pengisian Kuesioner Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (NRA TPPU) Tahun 2025 telah dilaksanakan oleh Hakim Erwin Radon Ardiyanto, Hakim Wuri Mulyandari, dan Panitera Muda Pidana Aditya Sukma Ojana R. Kegiatan ini dilangsungkan untuk penentuan arah kebijakan serta strategi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan berbasis risiko (risk based approach) yang selanjutnya diharapkan dapat diinternalisasikan dalam kebijakan nasional maupun struktural.

#humasmahkamahagung
#mahkamahagung
#ptbanjarmasin
#NRATPPU
#wbbm
#wbk
#pnbjb
#pnbanjarbaru
#pnbjbjuara

Layanan Pengadilan Negeri Banjarbaru : https://linktr.ee/pnbjb

Features
Hits: 436
Rating:
( 0 Rating )
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KONSULIDASI TINGKAT BANDING DAN PLENO ATAS USULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2027 MELALUI APLIKASI E-SADEWA

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung

 


 Dokumen

 revisi_ Jadwal_ konsul.pdf

Features
Hits: 711
Rating:
( 0 Rating )
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN HAKIM AD HOC TIPIKOR

Jakarta – Humas: Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc terkait jaminan kesehatan hakim ad hoc dan Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 373/DJU.2/KP1.2.3/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pengiriman data Hakim Adhoc Tipikor, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini:



Dokumen

 Pendaftaran Jamkes Hakim Ad Hoc Tipikor.pdf
  1. Survei Harian
  2. PENGUMUMAN TENDER TUKAR MENUKAR BARANG MILIK NEGARA
  3. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
  4. Daftar Informasi Publik