Banjarbaru, 11 Maret 2025 bertempat di Ruang ICPE Pengadilan Negeri Banjarbaru dilaksanakan Zoom menghadiri Rapat Koordinasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perihal tindaklajut Memorandum Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 28/KM.PID/M.10/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 hal permohonan Menugaskan Pegawai untuk Menghadiri Rapat Koordinasi Efektivitas Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Memperhatikan Penilaian Resiko (Risk Based Approach) , telah mengikuti Rapat Koordinasi selaku perwakilan hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru:
1. Bapak Hendra Novryandie, S.H, M.H
2. Ibu Herliany, S.H, M.Kn
Acara dibuka langsung oleh Bapak Ivan Yustiavandana selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Rapat Koordinasi ini sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam penguatan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), PPATK bersama dengan stakeholders rezim anti pencucian uang juga telah menerbitkan dokumen penilaian risiko nasional terhadap TPPU 2021 (National Risk Assessment on Money Laundering/NRA on ML) yang didasarkan atas kajian komprehensif yang juga melibatkan berbagai instansi terkait.
Diskusi yang dilaksanakan interaktif antara pemateri dan moderator serta melibatkan peserta untuk memberikan pertanyaan untuk berdiskusi. Yang kemudian ditutup dengan Wrap Up dan penyampaian Rencana Tindak Lanjut oleh Direktur Strategi dan Kerja Sama dalam Negeri oleh Bapak Moh. Irhamni. (DAN)
#humasmahkamahagung
#mahkamahagung
#ditjenbadilum
#menpanrb
#pembangunanzipnbjb2025
#ptbanjarmasin
#wbbm
#wbk
#pnbjb
#Banjarbaru
Pelayanan PN Banjarbaru: https://linktr.ee/pnbjb
